Disinyalir Dana Operasional PU SDA Sumatera VII Disunat

No                   :  001/DPP LSM-P/VIII/2013                                                                  Kepada  Yth,

Lampiran         :  1 (satu) berkas                                                                                        Kapolri

Sifat                :  Penting                                                                                                    di_

Perihal             :  Laporan Dugaan Korupsi Proyek                                                                  Jakarta

                           Operasi dan Pemeliharaan SDA                                         

 Sumatera VII Prov Bengkulu T.A 2012                              

                       

                        Dengan hormat,

1.   Berdasarkan Undang-Undang RI  Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) Pasal 8 (1) dan Pasal 9 (1) huruf a, b, c dan d,  tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.

2.   Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Pasal 2 (1) huruf a.  Hak  mencari, memperoleh dan memberi mengenai informasi penyelenggaraan Negara dan huruf c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan  Penyelenggaraan Negara. 

3.   Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 

4.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Pasal 2 (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. 

5.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 117 (1) Masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses  pemilihan penyedia barang/jasa.

6.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

7.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

8.   Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

9.   Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Pasal 41 ayat (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.  Ayat (2) huruf, a, b, c, d, dan e.

Berdasarkan cross chek dan pantaun serta temuan tim investigasi kami di lapangan dari DPP LSM Pelangi Bengkulu  bahwa  pada Tahun Anggaran  2012 Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII  Wilayah Provinsi Bengkulu mengelolah dana rutin operasi dan pemeliharaan SDA sistem pelaksanaan swakelolah yang bersumber dari dana APBN murni sebesar Rp.5.831.050.000,- paket pekerjaan tersebar di Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu  sebanyak 13  paket pekerjaan.   Dari 13 paket pekerjaan tersebut diindikasikan sudah melanggar Perpres No 54 Tahun 2010 BAB V Pasal 26 tentang ketentuan umum swakelolah.

MEKANISME PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tahun Anggaran 2012 Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII  Wilayah Provinsi Bengkulu mengelolah dalam hal dana rutin operasi dan pemeliharaan SDA dan meminjam beberapa perusahaan yang masing-masing perusahaan dibuat kontrak kerja yang mana tanda tangan direktur perusahaan diduga di tanda tangani sendiri oleh pengelolah dana  operasi dan pemeliharaan SDA tanpa persetujuan direktur perusahaan.

Kontrak tersebut merupakan legalitas operasi dan pemeliharaan SDA untuk melakukan proses pencairan dana rutin sesuai dengan kontrak masing-masing perusahaan.  Untuk penagihan upah tenaga kerja dan gaji tim ahli unit pekerjaan rutin mengajukan tagihan berdasarkan daftar hari kerja beberapa kelompok tenaga kerja dan tim ahli yang diduga fiktive.  Adapun indikasi penyimpangan dana operasi dan pemeliharaan SDA rutin pada Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII  Wilayah Provinsi Bengkulu adalah sebagai beriku :

1)   Pekerjaan dan pengadaan pemeliharaan SDA di tagih namun fisiknya diduga nol (fiktive).

2)   Pekerjaan cuci siring ditagih tetapi tidak dikerjakan

3)   Pembersihan semak damija dan volume disinyalir di mark up

4)   Pekerjaan penebasan dan lain-lain volumenya di mark up diduga  tidak sesuai dengan kebutuhan rill di lapangan

Pelaksanaan Pekerjaan Rutin Tahun Anggaran 2012 pada Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII  Wilayah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Negara diindikasikan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 500.000.000,-,  dalam hal ini kami selaku kontrol pengawasan dari masyarakat berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas penyimpangan dana rutin operasi dan pemeliharaan SDA dan Kepala Satker untuk diminta bertanggung jawab penuh atas peyimpangan dana rutin operasi dan pemeliharaan SDA Tahun Anggaran 2012.

        Untuk itu kami memohon kepada Bapak agar segera dapat  memproses seluruh pihak dan oknum pejabat di dinas  instansi terkait secarah hukum  sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku  sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

       

        Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bengkulu,    21 Agustus 2013

DPP LSM-Pelangi

Ketua

E F R I A D I

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.        Presiden RI di Jakarta

2.        Ketua KPK RI di Jakarta

3.        Ketua DPR RI di Jakarta

4.        Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta

5.        Irwasum Mabes Polri di Jakarta

6.        Kabagreskrim Polri di Jakarta

7.        Kabag Intelijen Polri di Jakarta

8.        Komisi Polisi Nasional RI di Jakarta

9.        Jaksa Agung RI di Jakarta

10.    Jaksa Agung Muda Intelijen RI di Jakarta

11.    Jaksa Agung Muda Pidana Khusus RI di Jakarta

12.    Kapolda Bengkulu

13.    Kepala Balai SDA Sumatera VII Provinsi Bengkulu

14.    Arsip

Jumlah Satuan Kerja dan Alokasi Dana Tahun 2012

Satminkal : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Propinsi : BENGKULU

Nama Satuan Kerja : BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VII

Nama Pimpinan : HASTINA ZULKARNAIN, ME

Nama PPK : PPK PERENCANAAN DAN PROGRAM

PPK : Ir. NURFAJRI, Sp.1

Alamat : Jl. Batanghari no.25 Kota Bengkulu

Lokasi : BENGKULU

DALAM RIBUAN RUPIAH
	No	Nama Sub Kegiatan / Paket				Volume / LOKASI	ALOKASI DANA			Keterangan	Progress Lelang / Metode E-Proc
							RPM	PLN	TOTAL
	1.	ADMINISTRASI KEGIATAN					698,950	0	698,950
		1.		Administrasi Kegiatan Perencanaan dan Program		Bengkulu	698,950	0	698,950	S
	2.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN					150,000	0	150,000
		1.		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran		Bengkulu	150,000	0	150,000	S
	3.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					50,000	0	50,000
		1.		Pendidikan dan Pelatihan		Bengkulu	50,000	0	50,000	S
	4.	FASILITASI					750,000	0	750,000
		1.		Fasilitasi Kegiatan GNKPA		Bengkulu	150,000	0	150,000	S
		2.		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA		Bengkulu	250,000	0	250,000	S
		3.		Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan SDA		Bengkulu	200,000	0	200,000	S
		4.		RBO Performance Benchmark		Bengkulu	150,000	0	150,000	S
	5.	FASILITASI					940,000	0	940,000
		1.		Fasilitasi Penyiapan Rekomtek Bidang SDA		Bengkulu	50,000	0	50,000	S
		2.		Fasilitasi Kegiatan Sekretariat dan TKPSDA Wilayah Sungai (WS) A2.09 Teramang Ipuh		Bengkulu	627,550	0	627,550	S
		3.		Fasilitasi Kegiatan TKPSDA Wilayah Sungai (WS) A2.10 Nasal Padang Guci		Bengkulu	262,450	0	262,450	S
	6.	STUDI KELAYAKAN					800,000	0	800,000
		1.		Penyusunan Rancangan Rencana Induk PSDA Wilayah Sungai (WS) A2.10 Nasal-Padang Guci (Tahap II)		Bengkulu	800,000	0	800,000	K	OK | Full
	7.	SURVEI DAN IDENTIFIKASI					600,000	0	600,000
		1.		SID Bendung Suplesi D.I Air Nipis Seginim (Kiri) Kabupaten Bengkulu Selatan		Kabupaten Bengkulu Selatan	600,000	0	600,000	K	OK | Full
	8.	SURVEI DAN IDENTIFIKASI					700,000	0	700,000
		1.	Studi Identifikasi dan Potensi Embung di Wilayah Sungai (WS) Teramang-Ipuh (A2.09)			Bengkulu	350,000	0	350,000	K	OK | Full
		2.	Studi Identifikasi dan Potensi Embung di Wilayah Sungai (WS) Nasal-Padang Guci (A2.10)			Bengkulu	350,000	0	350,000	K	OK | Full
	9.	SURVEI DAN IDENTIFIKASI					550,000	0	550,000
		1.	SID Pengendalian Banjir Air Teramang Kabupaten Mukomuko			Kabupaten Mukomuko	550,000	0	550,000	K	OK | Full
	10.	SURVEI DAN IDENTIFIKASI					700,000	0	700,000
		1.	Studi Identifikasi dan Potensi Air Baku IKK Kaur Utara,Padang Guci Hulu, Padang Guci Hilir, Lungkang Kule, Kelam Tengah dan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur			Kabupaten Kaur	350,000	0	350,000	K	OK | Full
		2.	Studi Identifikasi dan Potensi Air Baku IKK Giri Mulya dan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara			Kabupaten Bengkulu Utara	350,000	0	350,000	K	OK | Full
	11.	PERENCANAAN TEKNIK (DED)					1,000,000	0	1,000,000
		1.	Review Desain Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku IKK Uram Jaya dan Kota Muara Aman Kabupaten Lebong			Kabupaten Lebong	500,000	0	500,000	K	OK | Full
		2.	Review Desain Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku IKK Tebat Karai dan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang			Kabupaten Kepahiang	500,000	0	500,000	K	OK | Full
	12.	OP/RUTIN					1,850,000	0	1,850,000
		1.	Operasional Inspeksi Sungai, Danau dan Waduk			Bengkulu	100,000	0	100,000	S
		2.	Operasional Pengelolaan Sistem Hidrologi			Bengkulu	800,000	0	800,000	S
		3.	Operasional Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)			Bengkulu	500,000	0	500,000	S
		4.	Operasional Pemantauan Kualitas Air			Bengkulu	300,000	0	300,000	S
		5.	Operasional Monitoring Banjir dan Kekeringan			Bengkulu	150,000	0	150,000	S
	13.	OP/RUTIN					350,000	0	350,000
		1.	Penyiapan Sistem Alokasi Air dalam Wilayah Sungai			Bengkulu	350,000	0	350,000	S
	14.	REHABILITASI/PENINGKATAN					8,000,000	0	8,000,000
		1.	Pengelola Teknis Peningkatan Gedung Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Kota Bengkulu			Bengkulu	160,000	0	160,000	S
		2.	Peningkatan Gedung Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (lanjutan)			Bengkulu	7,696,000	0	7,696,000	K	OK | Full
		3.	Pengawasan Peningkatan Gedung Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII			Bengkulu	144,000	0	144,000	K	OK | Full
	15.	PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK					300,000	0	300,000
		1.	Operasional Penyelenggaraan Data dan Informasi Bidang SDA			Bengkulu	300,000	0	300,000	S
	16.	PENGADAAN PERALATAN					340,000	0	340,000
		1.	Pengadaan dan Pemasangan Alat Hidrologi			Bengkulu	264,000	0	264,000	K	OK | Full
		2.	Pengadaan Alat Pengolah Data			Bengkulu	40,000	0	40,000	K	OK
		3.	Perbaikan Pos Hidrologi			Bengkulu	36,000	0	36,000	K	OK
	17.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG					200,000	0	200,000
		1.	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu			Bengkulu	200,000	0	200,000	K	OK | Full
	18.	MONITORING DAN EVALUASI					350,000	0	350,000
		1.	Pelaporan E-Monitoring			Bengkulu	100,000	0	100,000	S
		2.	Monitoring DAK TPOP			Bengkulu	150,000	0	150,000	S
		3.	Pelaporan Keuangan (SAI)			Bengkulu	100,000	0	100,000	S
	19.	PENGENDALIAN MUTU					100,000	0	100,000
		1.	Fasilitasi Kegiatan Quality Assurance			Bengkulu	100,000	0	100,000	S
					TOTAL		18,428,950	0	18,428,950