LSM PELANGI: Proyek PU SDA Disinyalir Fiktive

No : 004/DPP LSM-P/VIII/2013 Kepada Yth,

Lampiran : 1 (satu) berkas Bapak Kapolri

Sifat : Penting di_

Perihal : Laporan DugaanProyek Fiktive Jakarta

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) Pasal 8 (1) dan Pasal 9 (1) huruf a, b, c dan d, tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Pasal 2 (1) huruf a. Hak mencari, memperoleh dan memberi mengenai informasi penyelenggaraan Negara dan huruf c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggaraan Negara.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 117 (1) Masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan penyedia barang/jasa.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

9. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 41 ayat (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat (2) huruf, a, b, c, d, dan e.

Berdasarkan investigasi Tim DPP LSM Pelangi Bengkulu bahwa Kementerian PU Balai SDA Sumatra VII Bengkulu, melaksanakan tender Paket proyek Tahap ke II yaitu : ” Rehabilitasi Jaringan DI Air Alas Kiri Paket II Kabupaten Seluma” Informasi Pemenang CV. Haryanto Kontrak APBN 2009 sebesar Rp. 745.880.000,-

Permasalahan bahwa selama tahun 2009 tidak ditemukan hasil pekerjaan dari perusahaan CV. Haryanto dan ada indikasi kuat proyek tersebut diduga fiktive.

Sebagai informasi yang ada ditemukan pekerjaan yang dilaksanakan PT. Suci Karya Badinusa Kontrak APBN 2009 sebesar Rp. 7.843.133.000,- inipun bermasalah kualitasnya rendah indikasinya bangunan sudah banyak yang mengalami kerusakan pecah-pecah dan retak bahkan ada yang roboh, sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan hasil pembangunan tersebut.

Untuk itu kami memohon kepada Bapak agar segera dapat memproses seluruh pihak dan oknum pejabat di dinas instansi terkait secarah hukum sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bengkulu, 21 Agustus 2013

DPP LSM-Pelangi

Ketua

E F R I A D I